Latar Belakang

Penyampaian LPPD merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang menciptakan pemerintahan yang bersih bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Disamping itu, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan laporan kemajuan pencapaian atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Oleh karena itu LPPD yang disusun memiliki makna yang strategis dalam proses pembangunan untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan atas program yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016- 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021.

Data Geografis

Kabupaten Bima merupakan salah satu kabupaten dari delapan (8) Kabupaten dan dua (2) Kota yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di ujung timur Pulau Sumbawa yang berkedudukan pada 1180 44’ – 1190 22’ BT  dan  080  08’  – 08 057’ LS. Batas administrasi wilayah Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :

·         Sebelah Utara           :    Laut Flores

·         Sebelah Selatan        :    Samudera Indonesia

·         Sebelah Timur          :    Selat Sape

·         Sebelah Barat           :    Kabupaten Dompu

 

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk suatu wilayah selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Informasi tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk disuatu wilayah tentu sangat diperlukan untuk merancang pembangunan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah. Jumlah penduduk Kabupaten Bima pada tahun 2021 sebanyak 532.789 orang yang terdiri dari 267.637 laki-laki dan 265.152 orang.

 

Jumlah Pegawai

Salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan serta penyelanggaraan serta pemberdayaan masyarakat dalam mencapai program serta visi dan misi adalah Pegawai Negeri Sipil. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2021 sebanyak 7.747 Orang. 

 

Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2021 sebesar Rp. 140.022.138.765,90. atau tercapai sebesar 96,12 % dari seluruh target PAD sebesar Rp. 145.674.066.919,00 140.022.138.765,90.

 

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp. 1.557.455.445.981,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.552.209.854.985,00 atau 99,66 % dengan rincian sebagai berikut :

a.      Pendapatan      transfer      pemerintah      pusat      ditargetkan      sebesar      Rp. 1.500.563.464.136,00 terealisasi sebesar Rp. 1.496.712.520.325,00 atau 99,74 %.

b.      Pendapatan transfer antar daerah ditargetkan Rp.56.891.981.845,00 terealisasi sebesar Rp. 55.497.334.660,00 atau 97,54%.

 

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 88.033.685.120,02 dan terealisasi sebesar Rp. 81.904.013.633,00 atau 93,04%. Adapun rincian adalah:

a.      Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp. 17.971.249.000,00 terealisasi sebesar Rp. 12.859.543.633,00 atau 71,56%.

b.      Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangan ditargetkan Rp. 70.062.436.120,02 terealisasi sebesar Rp. 69.047.470.000,00 atau 98,55%.

 

Visi dan Misi 

Visi dan Misi ini dibuat sebagai pedoman dalam penetapan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayananan kepada masyarakat selama lima tahun kedepan. Adapun visi Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2016 - 2021 adalah : “Terwujudnya Kabupaten Bima Yang Ramah “Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal."

Visi ini merupakan suatu refleksi dari momentum gerakan pembangunan yang akan dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan untuk menyelesaikan segala permasalahan pembangunan yang dihadapi hingga saat ini, serta dalam rangka memacu berbagai kemajuan berdasarkan kondisi obyektif yang ada dengan upaya optimal yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Sebagaimana dituangkan dalam pernyataan visi sebagai berikut :

1.   Pembangunan Kabupaten Bima Yang Religius : Terwujudnya Pemerintah Dan Masyarakat Kabupaten Bima Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada Allah SWT, Serta Membangun Karakter Religius Dalam Bermasyarakat

2.   Pembangunan Kabupaten Bima Yang Aman : Terwujudnya Pemerintah Dan Masyarakat Yang Mampu Menegakkan Keamanan Dan Ketertiban Wilayah dan Masyarakat, Mengamankan Proses dan Hasil Pembangunan, Serta Penegakkan Supremasi Hukum

3.   Pembangunan Kabupaten Bima Yang Makmur : Terbangunnya Ekonomi Yang Tangguh, Kreatif dan Kompetitif, dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Lokal Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera.

4.   Pembangunan Kabupaten Bima Yang Amanah : Terwujudnya pemerintah dan masyarakat yang jujur, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dalam mewujudkan ”good governance.”

5.   Pembangunan Kabupaten Bima yang Handal : Terwujudnya pemerintah dan masyarakat yang berwibawa, unggul, berdaya saing dan andal dalam era global”

Misi yang diemban oleh pemerintah Kabupaten Bima adalah :

1.    Meningkatkan Masyarakat Yang Berkualitas Melalui Penerapan Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Bernegara Dan Bermasyarakat;

2.    Mewujudkan Masyarakat Yang Aman Tertib Dan Nyaman Dengan Mengedepankan Penegakan Supermasi Hukum;

3.    Meningkatkan Kemajuan Dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran Didukung Tersedianya Sarana Dan Prasarana Berbasis Tata Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4.    Meningkatkan Kemampuan, Kejujuran Aparatur Pemerintah Dengan Mengedepankan Rasa Tanggungjawab Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;

5.    Membangun Masyarakat Yang Maju, Mandiri, Dan Berdaya Saing.

 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

 

Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2021 merupakan perumusan dari pencapaian target atau hasil yang diharapkan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bima yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima melalui program dan kegiatan yang direncanakan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).. Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan yang merupakan penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Tahun 2021 merupakan tahun terakhir RPJMD Kabupaten Bima yang artinya Tahun 2021 merupakan tahun transisi dimana pencapaian pembangunan berdasarkan program prioritas pembangunan Kabupaten Bima harus tercapai.

Penyusunan Dokumen Rencana Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bima Tahun 2021 memperhatikan beberapa hal;

1.  Arah kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

2.  Sasaran pembangunan dan arah kebijakan tahun kedua sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023.

3.  Konsistensi antara kebijakan pusat, Provinsi NTB dan Kabupaten Bima dalam upaya penyelarasan target-target nasional, provinsi dan daerah.

4.  Solusi dan upaya terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapai oleh Kabupaten Bima ditahun terakhir RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016- 2021 yang memerlukan penanganan secara cepat. 

 

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bima yang telah disusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2021.

1.      Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Tahun 2021

Arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Bima tahun 2021 merupakan tahapan terakhir dari kebijakan dan strategi pembangunan yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2021. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2021 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 sehingga pencapaian target harus secara maksimal melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat sasaran, meliputi:

·           Pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19, dengan strategi :

a.          Penguatan sektor Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan Pandemi COVID-19

b.         Jaringan Pengaman Sosial bagi masyarakat miskin

c.          Penanganan dampak ekonomi Pasca Pandemi COVID-19.

·           Meningkatkan nilai tambah ekonomi yang ditopang oleh SDM dan infrastruktur yang mantap, dengan strategi :

a.        Pengembangan Sektor Pariwisata.

b.        Mengembangkan Industri Olahan dan Permesinan berbasis pertanian, Kehutanan, Pertambangan dengan pola kemitraan.

c.         Mengoptimalkan Investasi, Penyerapan Tenaga Kerja dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

d.        Meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum, energi dan konektivitas wilayah.

·           Menjaga stabilitas makro ekonomi, dengan strategi :

a.      Mengendalikan inflasi.

·                   Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi, dengan              strategi :

a.        Mendorong Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah kecamatan.

 

b.         Mendorong Pemerataan Tingkat Pendapatan Masyarakat.

c.          Mendorong Penurunan Tingkat Kemiskinan.

 

 

d.         Memperluas Akses dan Kesempatan Kerja.

e.          Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

 

2.        Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bima Tahun 2021

Selanjutnya dalam rangka memastikan perubahan dan perbaikan sebagai representasi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan jangka panjang daerah, tentunya perlu memperhatikan beberapa aspek diantaranya sumber daya manusia, perbaikan dan pemulihan lingkungan hidup serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Kabupaten Bima. Oleh karena itu pada penyusunan RKPD Kabupaten Bima tahun 2021 mengambil tema “Percepatan pembangunan melalui kemandirian ekonomi daerah dan pelayanan dasar berbasis pengelolaan lingkungan berkelanjutan”. Tema ini kemudian dituangkan dalam 5 (lima) Prioritas Pembangunan Kabupaten Bima yang tertuang dalam RKPD 2021 yaitu :

·           Pengurangan Angka Kemiskinan dan Pengangguran melalui Peningkatan Pelayanan Dasar dan pengembangan kemandirian ekonomi, dengan program prioritas:

a.        Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan;

b.        Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

c.        Program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun;

d.        Program Pendidikan Anak Usia Dini;

e.        Program Pendidikan Anak Usia Dini;

f.          Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman;

g.        Program Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman;

h.        Program Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;

i.           Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

j.           Program Peningkatan Ketahanan Pangan;

k.        Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;

l.           Program Pengembangan Perikanan Budidaya;

m.      Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;

n.        Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;

o.        Program Peningkatan Kesempatan Kerja;

p.        Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;

q.        Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

r.          Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; 

s.        Program          Pengembangan      Kewirausahaan dan          Keunggulan kompetitif UMKM;

t.          Program Pengembangan Ekonomi Kreatif.

 

·           Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur, Konektivitas Wilayah dan Sarana Prasarana pelayanan publik, dengan program prioritas:

a.        Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;

b.        Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;

c.        Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;

d.        Program Pengendalian Tata Ruang;

e.        Program pengembangan Destinasi Pariwisata;

f.          Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

g.        Program Peningkatan pelayanan Perhubungan Laut;

h.        Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;

·           Penanganan Lahan Kritis dan Peningkatan Kualitas Lingkungan, dengan program prioritas;

a.        Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumber Daya Alam;

b.        Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam;

c.        Program Fasilitasi/koordinasi Pengembangan dan Pengelolaan Bidang SDA;

d.        Program Pengembangan, Pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumberdaya air lainnya;

e.        Program Pemulihan Bencana.

·           Peningkatan kinerja dan penataan Aset Daerah, dengan program:

a.    Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;

a.        Program Peremajaan data Subjek PAD dan PBB;

b.        Program Pendukung Penerimaan Daerah;

c.        Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH;

d.        Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

e.        Program Penataan Perundang-undangan;

f.          Program Penataan Administrasi Kepegawaian.

·           Mewujudkan Kehidupan Masyarakat                  Yang      Aman,      Tertib      dan Harmonis, dengan program prioritas:

a.    Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;

 

Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum.Capaian kondisi makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

a.   Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bima sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Perkembangan IPM  Kabupaten Bima

Tahun 2016 s.d 2021

Kondisi Makro	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Manusia	64,15	65,01	65,62	66,37	66,30	66,66

Sumber :Data Bima Dalam Angka BPS, 2021 

Berdasarkan tabel diatas,dapat ditarik kesimpulan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bima senantiasa mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Posisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bima pada tahun 2016 berada pada level 64,15 persen,Tahun 2017 sebesar 65,01

persen, Tahun 2018 sebesar 65,62 persen,Tahun 2019 menjadi 66,37 persen pada tahun 2020 sebesar 66,30 persen sedangkan tahun 2021 meningkat kembali menjadi 66,66 persen.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia ini disebabkan mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan dengan indikator angka rata-rata lama sekolah yaitu 7,91 tahun,harapan lama sekolah yaitu 13,35, kesehatan dengan indikator angka harapan hidup sebesar 66,50 tahundan daya beli masyarakat dengan indikator pengeluaran per kapita masyarakat sebesar Rp. 8,495 tahun 2021.

 

b.     Angka Kemiskinan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bima, angka Kemiskinan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 di Kabupaten Bima senantiasa mengalami trend yang signifikan menurun ya i t u 1 5 , 78 pe r se n p ad a t a h u n 2 0 1 6 , 15,31 persen pada tahun 2017, 15,10 persen tahun 2018. Pada Tahun 2020, angka kemiskinan kembali mengalami penurunan dan berada pada level14,49persen atau 71,32 ribu orang namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan pada level 14,88 persen atau 75,49 ribu orang.

Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Bima ditunjukan melalui grafik di bawah ini :

 

Dari grafik di atas terlihat, ada peningkatan angka kemiskinan di tahun 2021, namun kenaikannya tidak terlalu besar, meskipun ada masa pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi seperti pemberian bantuan sosial mampu menekan resiko tingginya angka kemiskinan pada masa pandemi Covid-19.

c.      Angka Pengangguran

Untukmengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh Pemerintah Daerah maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya.Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir kondisi tingkat penganggurandi Kabupaten Bima berikut ini:

Angka pengangguran hingga pada tahun 2021 ditunjukan melalui grafik di bawah ini:

 

Berdasarkan grafik diatas,dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 5 (lima) tahun Angka Pengangguran Kabupaten Bima senantiasa mengalami fluktuatif, berada pada level 4,86% pada Tahun 2018, namun pada Tahun 2019 berada pada level 2,87% dan pada Tahun 2020 berada pada level 2,89% sedangkan pada tahun 2021 berada pada level 3,01 %.

Pemerintah Kabupaten Bima masih perlu menambah peluang kerja salah satunya dengan menumbuhkan usaha mikro kecil dan menengah serta komitmen pemerintah Kabupaten Bima dalam mempermudah investasi.

d.     Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB   ADHK)   suatu daerah. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahunterakhir pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bima berikut ini:

Tabel 2.2

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bima Tahun2016-2021

 

Kondisi Makro	2017	2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan Ekonomi	6,27	4,04	4,26	-3,53	1,79

Sumber:BPSKabupatenBima

 

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Bima senantiasa mengalami fluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Posisi  Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bima pada Tahun 2017 berada pada level 6,27persen, Tahun 2018 sebesar 4,04 persen, Tahun 2019 sebesar 4,26 persen dan pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -3,53 persen sedangkan Tahun 2021 naik menjadi 1,79 persen. Setelah terdampak adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bima mengalami pemulihan pada tahun 2021 walaupun belum seperti pada interval tahun 2017-2019.

e.      Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita merupakan standar yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk di suatu negara. Istilah ini seringkali disebut dengan pendapatan rata-rata penduduk.Dimana, pendapatan rata-rata ini sekaligus gambaran dari Produk Domestik Bruto per Kapita (PDM).

PDRB Atas Dasar harga Berlaku pada tahun 2018sebesar Rp. 10832,08 milyarmeningkat menjadi Rp. 11630,91 milyar tahun 2019 namun di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 11405,66* milyar. Terjadinya penurunan di tahun 2020 sebagai akibat lesunya kondisi ekonomi sebagai dampak simultasn dari pandemi covid 19.Pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp.11857,28** milyar.

f.       Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) Kabupaten Bima pada tahun 2018 sebesar 0,363 menurun menjadi 0,334 pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2020 sebesar 0,345.Untuk indeks gini Kabupaten Bima di tahun 2021meningkat menjadi 0,381.

 

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bima telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Pada tahun 2020 Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bima adalah 13 sasaran strategis dengan 35 indikator kinerja utama yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bima Nomor 14 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Dilingkungan pemerintah Kabupaten Bima.

Pencapaian sasaran strategis pemerintah Kabupaten Bima adalah sebagai berikut:

 

Tabel

Capaian Sasaran strategis Kabupaten Bima Tahun 2021

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata Capaian	Kurang dari 55 %	55 % sd. 75 %	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Lebih dari 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Misi 1 :   Meningkatkan Masyarakat Yang Berkualitas Melalui Penerapan Nilai-Nilai Religius Dalam Kehidupan Bernegara Dan Bermasyarakat
1.	Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat	2	62,17	-	Cukup Berhasi l	-	-
B.	Misi 2 :        Mewujudkan Masyarakat Yang Aman Tertib Dan Nyaman Dengan Mengedepankan Penegakan Supermasi Hukum
2.	Meningkatnya ketertiban dan perlindungan masyarakat	2	75	-	-	Berhasil	-
3.	Terciptanya kondisi aman bencana	1	69	-	Cukup berhasi l	-	-
C.	Misi 3 :           Meningkatkan Kemajuan Dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Dalam Rangka                           Penanggulangan       Kemiskinan          Dan          Pengangguran               Didukung Tersedianya Sarana Dan Prasarana Berbasis Tata Ruang Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.	Menurunnya angka kemiskinan    dan pengangguran	2	63	-	Cukup berhasi l	-	-
5.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	5	104	-	-	-	Sangat Berhasil
6.	Terpenuhinya kebutuhan air irigasi	1	108	-	-	-	Sangat Berhasil
7.	Meningkatnya kualitas lingkungan	1	89	-	-	Berhasil	-
8.	Meningkatnya sektor ekonomi daerah	5	80	-	-	Berhasil	-
9.	Tercukupinya ketersediaan pangan	1	71	-	Cukup Berhasi l	-	-
D.	Misi 4 : Meningkatkan Kemampuan, Kejujuran Aparatur Pemerintah Dengan Mengedepankan Rasa Tanggungjawab Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

 

 

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Rata-rata Capaian	Kurang dari 55 %	55 % sd. 75 %	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Lebih dari 100 %
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Terciptanya pelayanan publik yang profesional dan berkualitas	5	80	-	-	Berhasil	-
E.	Misi 5 : Membangun Masyarakat Yang Maju, Mandiri, Dan Berdaya Saing
11.	Terwujudnya kualitas pendidikan	4	96	-	-	Berhasil	-
12.	Meningkatnya kualitas kesehatan	4	167	-	-	-	Sangat berhasil
13.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	2	39	Kurang berhasil	-	-	-
Rata – rata capaian			84,86

Sumber : Setda Kabupaten Bima, Tahun 2021

 

 

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 13 sasaran yang mencakup 35 indikator sasaran, diketahui bahwa 10 indikator sasaran atau 28,6 % Sangat Berhasil, 17 indikator sasaran atau 48,57 % Berhasil, 6 indikator sasaran atau 17,14 % cukup berhasil dan 2 indikator sasaran atau 5,7 % kurang berhasil. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 84,86 % atau bermakna Berhasil. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2021 Berhasil. 

 

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bima. Untuk mempermudah interprestasi                       atas pencapaian                       sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

 

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Sangat Berhasil

  

2	Lebih dari 75 % sd. 100 %	Berhasil
3	55 % sd. 75 %	Cukup Berhasil
4	Kurang dari 55 %	Kurang Berhasil

 

 

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bima telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Pada tahun 2020 Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Bima adalah 13 sasaran strategis dengan 35 indikator kinerja utama yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bima Nomor 14 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Dilingkungan pemerintah Kabupaten Bima.

Tahun 2021 merupakan terahir dari masa pelaksanaan RPJMD 2016 – 2021, secara substansi LKjIP Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2021 menyajikan realisasi pelaksanaan visi dan misi yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memberikan informasi atas keberhasilan maupun kegagalan dari pencapaian sebuah tujuan, sasaran dan indikator yang mendukungnya melalui data dan informasi yang relevan. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang mendukung.

Adapun analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bima berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran strategis 1 :

Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat

 

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai- nilai religius dalam masyarakat”, didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase peningkatan pembayaran Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dan Persentase masyarakat yang melaksanakan ibadah haji.

Capaian indikator kinerja sasaran tersebut pada tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel

Pengukuran Capaian Sasaran Strategis : Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat 

 

Indikator kinerja	Sat uan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		% Capaian Tahun 2021	Target Akhir RPJMD Tahun 2021
							Target	Realisasi
Persentase peningkatan pembayaran Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)	%	104,90	89,88	84,92	77,50	62,17	100	62,17	62,17	100
Persentase masyarakat yang melaksanakan ibadah haji	%	100	100	100	100	0	100	0	0	100
Rata – rata capaian									31

Sumber : Bagian Kesra Setda Kabupaten Bima, Tahun 2021

 

1.   Persentase Peningkatan Pembayaran Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)

Persentase pencapaian kinerja mengalami penurunan dari tahun ke tahun hal ini disebabkan karena Baznas Kabupaten Bima menetapkan target penerimaan ZIS semakin tinggi setiap tahunnya. Demikian pula dengan persentase penerimaan Zakat, Infak dan Shadaqah tahun 2021 adalah sebesar 62,17%.

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bima dan Baznas Kabupaten Bima melakukan berbagai upaya dalam melayani muzaki (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat), mulai dari penghimpunan dan penyalurannya melalui berbagai program pemberdayaan dan santunan yang cukup baik. Peningkatan penerimaan Zakat dari tahun ke tahun tidak lepas dari peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di desa – desa wilayah Kabupaten Bima. Pengumpulan Zakat juga dilakukan melalui pemasangan spanduk dan baliho di setiap Masjid dan penerbitan brosur himbauan pemotongan zakat di kalangan Aparatur Sipil Negara lingkup pemerintah Kabupaten Bima. disamping itu, peran pimpinan Baznas Kabupaten Bima yang melakukan sosialisasi dan silaturahim melalui kegiatan ceramah di Dinas/Badan, BUMN dan BUMD yang ada di wilayah Kabupaten Bima.

Peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di desa – desa wilayah Kabupaten Bima tidak maksimal dalam pengumpulan ZIS disebabkan masa pandemi Covid-19, membatasi berbagai upaya dalam melayani muzaki (pembayar zakat) dan mustahik (penerima zakat), mulai dari penghimpunan dan penyalurannya melalui berbagai program pemberdayaan dan santunan.

2.   Persentase masyarakat yang melaksanakan ibadah haji

Persentase masyarakat yang melaksanakan ibadah haji pada tahun 2021 ini tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh keputusan pemerintah untuk membatalkan pemberangkatan seluruh jemaah haji Indonesia karena Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia.

Pencapaian sasaran terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat, didukung alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 6.265.000.000,- sampai 31 Desember 2021 terealisasi Rp. 6.114.129.350,-

Adapun realisasi program dan kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel

Program dan Kegiatan Utama : Terwujudnya peningkatan pengamalan nilai-nilai religius dalam masyarakat

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
A.	Pelaksanaan                 Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
1.	Fasilitasi       Pengelolaan      Bina Mental Spiritual	4.227.478.500	4.128.741.800	97.66
2.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan     Capaian     Kinerja     terkait Kesejahteraan Sosial	221.500.000	195.424.250	88,23
3.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.816.021.500	1.789.963.300	98,57

Sumber : Bagian Administrasi Kesra Tahun 2021

 Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya ketertiban dan perlindungan masyarakat

 

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya ketertiban dan perlindungan masyarakat”, didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase menurunnya pelanggaran ketertiban dan Persentase menurunnya konflik horizontal.

Capaian indikator kinerja sasaran tersebut pada tahun 2020 disajikan pada tabel berikut :

 

Tabel

Pengukuran Capaian Sasaran strategis : Meningkatnya ketertiban dan perlindungan masyarakat

Indikator kinerja		Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		% Capaian Tahun 2021	Target akhir RPJMD Tahun 2021
								Target	Realisasi
Persentase menurunnya pelanggaran ketertiban		%	80	85	75	75	65	65	55,56	85	65
Persentase menurunnya konflik horizontal		%	80	76	57,15	61	25	16	25	64	16
								Rata- Rata Capaian		75

Sumber : Sat Pol PP dan Bakesbangpol Kabupaten Bima, Tahun 2021

 

3.  Persentase menurunnya pelanggaran ketertiban

Pencapaian kinerja sasaran menurunkan persentase pelanggaran ketertiban tahun 2021 yaitu 55,56 %. Capaian ini dihasilkan dari jumlah penegakkan Perda/Perkada sebanyak 5 kali dari target 9 kali. Indikator lain yang dicapai pada tahun 2021 yaitu 0% atau tidak adanya pengaduan dari masyarakat terkait indikator gangguan trantibum yang diselesaikan. Hal ini didukung oleh :

a.      Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan sebanyak 100 orang.

b.      Jumlah Personil Satpol PP sebanyak 733 orang.

4.   Persentase menurunnya konflik horizontal

Persentase menurunnya konflik horizontal selama tahun 2021 mencapai 25 % dari target

16 %. Langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bima dalam upaya menurunkan konflik horizontal di masyarakat antara lain :

a.    Pelaksanaan pencegahan   dini   dan   penanggulangan   konflik   dengan   melakukan kegiatan pertemuan dengan masyarakat yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), maupun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan lain-lain yang merupakan mitra Badan Kesbangpol Kabupaten Bima. 

 

b.   Pemerintah Kabupaten Bima terus memaksimalkan pembangunan dan mengajak seluruh tokoh agama untuk terus membimbing masyarakat menolak segala bentuk paham yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Selain memaksimalkan pembangunan, pemerintah juga melakukan pendekatan secara keagamaan serta memanfaatkan para tokoh agama untuk memberikan dakwah yang baik kepada masyarakat.

 

Pencapaian sasaran terwujudnya Meningkatnya ketertiban dan perlindungan masyarakat, didukung alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 2.583.866.000,- sampai 31 Desember 2021 terealisasi Rp. 743.855.300,-.

Adapun realisasi program utama yang diselenggarakan pada tahun 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya ketertiban dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel

Program Utama : Meningkatnya ketertiban dan perlindungan masyarakat

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah kab./kota	2.185.000.000	410.625.300	18,79
2.	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	386.730.000	321.150.000	83,04
3.	Penegakan            peraturan            daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota	12.136.000	12.080.000	99,53

 

 

Sasaran Strategis 3 :

Terciptanya kondisi aman bencana

 

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Terciptanya kondisi aman bencana” didukung oleh 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase menurunnya jumlah korban jiwa/harta benda akibat bencana. Capaian indikator kinerja sasaran tersebut pada tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel

Pengukuran Capaian Sasaran Strategis: Persentase menurunnya jumlah korban jiwa/harta benda akibat bencana 

 

Indikator kinerja		Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		% Capaian Tahun 2021	Target akhir RPJMD Tahun 2021
								Target	Realisasi
Persentase menurunny a        jumlah korban jiwa/harta benda akibat bencana		%	75	60	64	56	58	40	58	69	65
								Rata- Rata Capaian		69

Sumber : BPBD Kabupaten Bima, Tahun 2021

 

5.   Persentase menurunnya jumlah korban jiwa/harta benda akibat bencana.

Pemerintah Kabupaten Bima memberikan penanganan terhadap 43 warga korban bencana baik Kebakaran, Kekeringan, Banjir dan Bencana longsor yang terjadi sepanjang tahun 2021. Respon dan penanganan bencana dilakukan melalui:

 

a.   BPBD Kabupaten Bima memberikan bantuan logistik kebutuhan dasar untuk keluarga dan korban bencana berupa makanan dan peralatan kebutuhan sehari – hari;

b.   Reaksi cepat yang dilakukan oleh Personil Pemadam Kebakaran yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Bima.

c.    Perangkat daerah terkait melaksanakan tugas pemulihan masyarakat dan sarana prasarana berupa perbaikan infrastruktur, bimbingan mental masyarakat terdampak pascabencana maupun peningkatan sosial ekonomi masyarakat korban bencana

 

Pencapaian sasaran menurunnya jumlah korban jiwa/harta benda akibat bencana, didukung alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 3.543.211.000 sampai 31 Desember 2021

terealisasi Rp. 3.368.203.563

Adapun realisasi program dan kegiatan utama yang diselenggarakan pada tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran Persentase menurunnya jumlah korban jiwa/harta benda akibat bencana adalah sebagai berikut : 

 

Tabel

Program Utama : Persentase menurunnya jumlah korban jiwa/harta benda akibat bencana

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Penanggulangan Bencana	2.601.854.100	2.429.093.563	93,36
2.	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	697.756.900	695.510.000	99,67
3.	Penanganan Bencana	243.600.000	243.600.000	100

 

Sasaran Strategis 4 :

Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran

 

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran” didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase penduduk miskin semakin berkurang dan Persentase Menurunnya angka Pengangguran.

Capaian indikator kinerja sasaran tersebut pada tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel

Pengukuran Capaian Sasaran strategis : Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran

Indikator kinerja		Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		% Capaia n Tahun 2021	Target akhir RPJMD Tahun 2021
								Target	Realisasi
Persentase penduduk miskin semakin berkurang		%	15,3 3	15,1 0	14,8 4	14,7 6	14,7 6	10,47	14,88	78	10,47
Persentase Menurunnya angka Penganggura n		%	3,98	3,75	3,50	2,87	2,87	3,00	1,58	48	3,00
								Rata- Rata Capaian		63

Sumber : Setda, Bappedalitbang dan Dinas Nakertrans Kabupaten Bima, Tahun 2021

 

6.   Persentase penduduk miskin semakin berkurang

Berdasarkan data BPS Kabupaten Bima, angka Kemiskinan pada Tahun 2016 sampai dengan               Tahun               2018               di  Kabupaten               Bima senantiasa  mengalami trend yang signifikan menurunya i t u 1 5 , 78 p er s e n p a d a ta h u n 20 16 , 15,31 persen pada tahun 2017, 15,10 persen tahun 2018. Pada Tahun 2020 angka kemiskinan kembali mengalami penurunan dan berada pada level14,49persen atau 71,32 ribu orang namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan pada level 14,88 persen atau 75,49 ribu orang.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran maka program yang digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima dalam mengatasi kemiskinan dibagi ke dalam tiga klaster yakni : program perlindungan sosial, program pemberdayaan masyarakat dan program peningkatan pendapatan. Program tersebut tersebar pada beberapa SKPD yakni : Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD, BPMDes, BPPKAD, DP3AP2KB. Di samping itu juga akumulasi dari dampak peningkatan dana desa yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Bima melalui APBD setiap tahunnya.

7.   Persentase Menurunnya Angka Pengangguran

Dalam 5 (lima) tahunAngka PengangguranKabupaten Bima senantiasa mengalami fluktuatif, berada pada level 4,86 persen pada Tahun 2018, namun pada Tahun 2019 berada pada level 2,87 persen dan pada Tahun 2020 berada pada level 2,89 persen sedangkan pada tahun 2021 berada pada level 1,58 persen. Hal ini disebabkan karena banyaknya angka usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan,sehinggaPemerintahKabupaten Bima masih perlu menambah peluang kerja salah satunya dengan menumbuhkan usaha mikro kecil danmenengah serta komitmen pemerintah Kabupaten Bima dalam mempermudah investasi.

Tahun 2021, Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi adalah sebanyak 240 orang dari Jumlah tenaga kerja keseluruhan yaitu 348 orang. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja adalah 3,29 % dari jumlah tenaga kerja 2.505 orang. Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) 25 perusahaan dari Jumlah Perusahaan sebanyak 348 perusahaan.

Pencapaian sasaran menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, didukung alokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 2.049.831.100,- sampai 31 Desember 2021

terealisasi Rp. 1.964.770.034,-

Adapun realisasi program utama yang diselenggarakan pada tahun 2021 untuk mendukung pencapaian sasaran menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran adalah sebagai berikut :

Tabel

Program Utama : menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Pemberdayaan Sosial	247.629.700	245.073.901	98,96

 

 

2.	Rehabilitasi Sosial;	630.247.900	599.755.103	95,2
3.	Perlindungan     dan     Jaminan Sosial	232.267.150	226.697.370	97,60
4.	Penanganan Bencana	139.950.000	127.911.410	91,4
5.	Peningkatan      Kualitas      dan Produktifitas Tenaga Kerja	60.000.000	59.877.600	99,88
6.	Penempatan Tenaga Kerja	479.736.350	468.364.750	97,63
7.	Hubungan Industrial	260.000.000	237.089.900	91,19

 

Sasaran Strategis 5 :

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah

 

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah” didukung oleh 5 (lima) indikator kinerja yaitu Persentase jalan dalam kondisi mantap, Persentase jembatan dalam kondisi baik, Persentase wilayah yang terpasang jaringan listrik, Persentase wilayah yang saling terhubung dengan moda transportasi dan Persentase wilayah terhubung akses internet.

Capaian indikator kinerja sasaran tersebut pada tahun 2021 disajikan pada tabel berikut : 

Tabel

Pengukuran Capaian Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah

Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		% Capaian Tahun 2021	Target akhir RPJMD Tahun 2021
							Target	Realisas i
Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	38,25	43,87	48,02	45,5	51,58	48	53, 50	111	48,00
Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	73,70	76,71	83,84	61,54	49,25	35	49,7	142	35,00
Persentase wilayah yang terpasang jaringan listrik	%	67	79,59	98,95	93,81	93,81	100	93,81	94	100
Persentase wilayah yang saling terhubung dengan moda transportasi	%	13,5	14,8	13,65	15,18	15,18	8,9	10,47	118	18,9
Persentase wilayah terhubung akses internet	%	84,29	84,29	87,43	96,85	33,33	100	56	56	100
							Rata- Rata Capaian		104

Sumber : PUPR, Perkim, Dishub dan Diskominfostik Kabupaten Bima, Tahun 2021