Komentar
Sekretaris Dinas Sosial Kota Bima, Rusdan.
Kota Bima, Jurnal NTB.- Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin bersama Wakil Wali Kota Feri Sofiyan (Man-Feri) mulai merealisasikan visi dan misi mereka melalui berbagai program strategis, salah satunya dengan menggulirkan Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah.
Sebagai bentuk keseriusan, saat ini Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Sosial Kota Bima tengah menyusun draf Peraturan Wali Kota (Perwali) sebagai payung hukum pelaksanaan program tersebut.
PKH Daerah menjadi upaya konkret untuk menjangkau masyarakat yang belum tercover dalam PKH Nasional, sejalan dengan komitmen kepemimpinan yang berpihak pada kelompok rentan dan marjinal.
Sekretaris Dinas Sosial Kota Bima, Rusdan, menyampaikan bahwa calon penerima manfaat harus terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Yang berhak menerima adalah masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan dari program pusat,” jelasnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat, 25 April 2025.
Tim verifikasi akan segera diturunkan, melibatkan Dinas Sosial, OPD terkait, SDM PKH dari Kemensos, serta penggerak swadaya masyarakat untuk memastikan bantuan diberikan tepat sasaran.
Terkait mekanisme penyaluran, Rusdan menambahkan bahwa skemanya masih dalam kajian, namun dipastikan bantuan tidak akan diberikan secara tunai oleh Dinas Sosial.
“Prinsipnya adalah transparansi dan ketepatan sasaran. Kita ingin program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya. (RED).