Komentar
Kota Bima, Jurnal NTB.- Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin bersama Wakil Wali Kota Feri Sofiyan secara simbolis meletakkan batu pertama pembangunan drainase primer Amahami di kawasan Lawata, Jumat, 11 April 2025.
Drainase Amahami ini merupakan salah satu dari enam ruas drainase primer yang dibangun melalui Program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) di Kota Bima.
Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Aji Man itu mengajak seluruh elemen pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk turut menjaga drainase yang telah dibangun, demi terciptanya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
“Jangan biarkan drainase yang bagus ini tersumbat karena sampah. Mari kita rawat bersama,” tegas Aji Man.
Program NUFReP ini, menurutnya, merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat melalui kolaborasi internasional dalam membantu kota-kota di Indonesia, termasuk Bima, menghadapi tantangan bencana hidrometeorologi.
"Kita tidak hanya membangun saluran drainase yang lebih besar dan lebih baik, tapi juga pondasi ketahanan kota. Ini investasi jangka panjang yang sangat berarti, baik untuk generasi saat ini maupun anak cucu kita nanti,” jelasnya.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari BWS Nusa Tenggara I, Dinul Hidayat, menyampaikan bahwa proyek ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp238.752.353.100. Proyek dimulai sejak 31 Juli 2024 dan ditargetkan selesai dalam 540 hari kerja, tepatnya pada 28 Februari 2026.
Pekerjaan tersebut dibiayai melalui pinjaman hibah luar negeri dalam skema NUFReP (Nomor 9459 Tahun 2024–2026), dengan penyedia jasa dari Nindya Pembangunan KSO.
Dinul menjelaskan, pekerjaan ini mencakup enam ruas drainase primer yang tersebar di 12 kelurahan di Kota Bima:
Drainase Amahami: 5,13 KM
Drainase Sambinae: 1,53 KM
Drainase Panggi: 0,91 KM
Drainase Pane–Salama: 1,99 KM
Drainase Penatoi: 2,05 KM
Drainase Rite–Matakando–Santi: 2,4 KM
Total panjang drainase yang akan dibangun mencapai 14 KM.
"Per hari ini, progres terhadap DIPA tahun 2026 sudah mencapai 21,18 persen, atau setara dengan 14,22 persen dari nilai kontrak,” ungkap Dinul. (RED)