Komentar
Kota Bima, Jurnal NTB. – Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bima mulai dibangun. Gedung yang dibangun ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win peningkatan kualitas RSUD Kota Bima.
Sebagai tanda dimulainya pembangunan gedung baru RSUD Kota Bima, dilakukan peletakan batu pertama pada Rabu, 28 Mei 2025, bertempat di eks kantor Wali Kota Bima yang lama. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, bersama Gubernur NTB dan Wali Kota Bima.
Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa Kota Bima saat ini tengah giat melakukan transformasi layanan kesehatan.
"Namun, seperti daerah lain di wilayah timur Indonesia, kami masih menghadapi keterbatasan sarana, SDM, dan infrastruktur," ungkapnya.
Di hadapan Menteri Kesehatan, Wali Kota Bima menyampaikan harapan agar Pemerintah Pusat memberikan dukungan terhadap sejumlah kebutuhan strategis di Kota Bima. Di antaranya pembangunan dan peningkatan fasilitas puskesmas, terutama di wilayah padat penduduk seperti Rasanae Timur dan Kolo, demi pemerataan akses terhadap layanan kesehatan dasar.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi layanan primer melalui integrasi sistem dan penguatan kapasitas SDM, agar pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan lebih sigap, terukur, dan berkualitas.
“Kami juga berharap ada peningkatan fasilitas penanganan ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) yang manusiawi, layak, dan terstandar,” harapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bima telah mengajukan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026, baik untuk Dinas Kesehatan maupun RSUD Kota Bima. Usulan tersebut meliputi pembangunan atau rehab berat Puskesmas Penanae dan Jatibaru, penambahan ruang layanan di Puskesmas Rasanae Timur dan Kolo, pembangunan dan rehab Pustu Prima, penambahan ruang rawat inap di RSUD Kota Bima, serta pengadaan kendaraan Pusling (puskesmas keliling) dan ambulans.
“Besar harapan kami juga untuk direalisasikannya DAK tahun 2025 guna mendukung akselerasi pembangunan kesehatan yang inklusif dan merata,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menitipkan pesan kepada Pemerintah Kota Bima agar memiliki komitmen kuat dalam pembangunan rumah sakit daerah.
“Jangan pindah-pindah rumah sakitnya, minimal 15 tahun,” pesannya.
Ia juga menyarankan agar Pemerintah Kota Bima dapat menyiapkan tenaga dokter spesialis dari putra daerah sendiri.
“Kalau belum ada, sekolahkan putra daerah agar menjadi dokter spesialis. Dengan begitu, mereka bisa mengabdi di tanah kelahiran tanpa harus berpindah-pindah,” sarannya.
Selain itu, Menteri Kesehatan menekankan pentingnya menjaga tata kelola rumah sakit agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan berkelanjutan.
Dengan dimulainya pembangunan ini, diharapkan RSUD Kota Bima dapat menjadi rumah sakit rujukan yang representatif di wilayah timur Indonesia serta mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. (RED).