Komentar
Rakor evaluasi PAD yang dipimpin Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Bima.
Kota Bima, Jurnal NTB.- Pemerintah Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aula Parenta Kantor Wali Kota, Selasa, 10 Juni 2025, sebagai upaya memperkuat strategi peningkatan PAD di tengah capaian yang masih belum optimal. Rapat dipimpin langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, bersama Wakil Wali Kota Feri Sofiyan, SH, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD terkait.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Inspektur, para Asisten, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas LH, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Dikpora, Direktur RSUD Kota Bima, serta Kabag Umum Setda.
Rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi realisasi PAD hingga pertengahan tahun anggaran, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah ke depan.
Dalam arahannya, Wali Kota Bima menegaskan pentingnya kolaborasi dan kerja sama lintas perangkat daerah dalam mengelola sumber-sumber PAD. Ia menyebutkan bahwa pencapaian PAD menjadi indikator penting bagi kemandirian fiskal daerah serta berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik.
“Kita harus serius dalam mengelola potensi PAD yang ada. Setiap OPD pengelola harus memiliki strategi yang terukur dan bekerja secara profesional agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” tegas Wali Kota.
Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, menambahkan bahwa reformasi sistem pemungutan dan pengelolaan PAD perlu diarahkan pada penguatan digitalisasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
“Evaluasi ini bukan hanya soal angka, tapi juga bagaimana kita membenahi sistem dan prosedur agar lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dari hasil rakor, sejumlah rekomendasi strategis disepakati, antara lain peninjauan ulang target PAD per sektor berdasarkan potensi riil, peningkatan pengawasan dan penegakan regulasi terhadap wajib pajak dan retribusi, pengembangan inovasi layanan publik berbasis teknologi digital dan perluasan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk kajian potensi PAD tahunan.
Wali Kota Bima juga menyampaikan harapannya agar capaian PAD tidak hanya memenuhi target, tetapi jika memungkinkan, dapat melampauinya. Untuk itu, ia mengusulkan adanya kemitraan dengan institusi akademik guna mengkaji dan memetakan potensi PAD secara lebih ilmiah dan berkelanjutan.
“Capaian PAD kita belakangan ini masih tergolong rendah. Kita perlu pendekatan baru yang lebih ilmiah dan berbasis data. Perguruan tinggi bisa menjadi mitra strategis kita dalam hal ini,” ujarnya.
Pemerintah Kota Bima berharap, dengan evaluasi berkala dan koordinasi yang solid antar perangkat daerah, capaian PAD tahun 2025 dapat meningkat signifikan dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kota Bima. (Pemkot Bima Evaluasi Capaian PAD, Wali Kota Tekankan Sinergi dan Digitalisasi
Kota Bima, Jurnal NTB.- Pemerintah Kota Bima menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Aula Parenta Kantor Wali Kota, Selasa, 10 Juni 2025, sebagai upaya memperkuat strategi peningkatan PAD di tengah capaian yang masih belum optimal. Rapat dipimpin langsung oleh Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, bersama Wakil Wali Kota Feri Sofiyan, SH, dan dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD terkait.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Inspektur, para Asisten, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas LH, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Dikpora, Direktur RSUD Kota Bima, serta Kabag Umum Setda.
Rakor ini bertujuan untuk mengevaluasi realisasi PAD hingga pertengahan tahun anggaran, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan merumuskan solusi strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah ke depan.
Dalam arahannya, Wali Kota Bima menegaskan pentingnya kolaborasi dan kerja sama lintas perangkat daerah dalam mengelola sumber-sumber PAD. Ia menyebutkan bahwa pencapaian PAD menjadi indikator penting bagi kemandirian fiskal daerah serta berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan publik.
“Kita harus serius dalam mengelola potensi PAD yang ada. Setiap OPD pengelola harus memiliki strategi yang terukur dan bekerja secara profesional agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai,” tegas Wali Kota.
Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, menambahkan bahwa reformasi sistem pemungutan dan pengelolaan PAD perlu diarahkan pada penguatan digitalisasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
“Evaluasi ini bukan hanya soal angka, tapi juga bagaimana kita membenahi sistem dan prosedur agar lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dari hasil rakor, sejumlah rekomendasi strategis disepakati, antara lain peninjauan ulang target PAD per sektor berdasarkan potensi riil, peningkatan pengawasan dan penegakan regulasi terhadap wajib pajak dan retribusi, pengembangan inovasi layanan publik berbasis teknologi digital dan perluasan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk kajian potensi PAD tahunan.
Wali Kota Bima juga menyampaikan harapannya agar capaian PAD tidak hanya memenuhi target, tetapi jika memungkinkan, dapat melampauinya. Untuk itu, ia mengusulkan adanya kemitraan dengan institusi akademik guna mengkaji dan memetakan potensi PAD secara lebih ilmiah dan berkelanjutan.
“Capaian PAD kita belakangan ini masih tergolong rendah. Kita perlu pendekatan baru yang lebih ilmiah dan berbasis data. Perguruan tinggi bisa menjadi mitra strategis kita dalam hal ini,” ujarnya.
Pemerintah Kota Bima berharap, dengan evaluasi berkala dan koordinasi yang solid antar perangkat daerah, capaian PAD tahun 2025 dapat meningkat signifikan dan memberikan dampak positif terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kota Bima. (RED).