Komentar
Prosesi itu lantikan Sekda Kota Bima.
Kota Bima, Jurnal NTB.- Pemerintah Kota Bima resmi memiliki Sekretaris Daerah (Sekda) definitif. Muhammad Fakhrunraji dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Wali Kota Bima, HA Rahman H Abidin, pada Senin (5/1/2026), di halaman Kantor Wali Kota Bima. Pelantikan tersebut disaksikan ribuan aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkot Bima.
Pelantikan Muhammad Fakhrunraji sebagai Sekda Kota Bima berdasarkan Keputusan Wali Kota Bima Nomor 800.1.3.3/1/BKPSDM/I/2026. Pengangkatan ini merupakan hasil dari rangkaian proses seleksi terbuka yang panjang dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hingga ditetapkan satu nama sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama.
Wali Kota Bima, HA Rahman H Abidin, dalam sambutannya menegaskan bahwa penetapan Sekda tidak hanya melalui mekanisme administratif dan profesional, tetapi juga diyakini sebagai bagian dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa.
“Bagi yang belum mendapat amanah, yakinlah bahwa Tuhan telah menyiapkan jalan terbaik bagi masing-masing,” ujar Rahman.
Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Bima, Rahman menyampaikan ucapan selamat kepada Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, ME. Ia menekankan bahwa jabatan Sekda memiliki peran strategis sebagai motor penggerak birokrasi pemerintahan daerah.
“Sekretariat Daerah adalah jantung birokrasi. Dari sinilah ritme kerja ASN ditentukan, koordinasi dijalankan, dan arah kebijakan dijaga agar tetap berorientasi pada pelayanan publik,” tegasnya.
Rahman berharap Sekda yang baru mampu membantu Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam menjalankan roda pemerintahan, sekaligus menjadi pemimpin birokrasi yang memberi teladan, bersikap tegas, serta berani mengambil keputusan.
Ia juga mengingatkan tantangan besar yang akan dihadapi Sekda ke depan, khususnya dalam menjaga disiplin dan kinerja ASN di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas. Pada Tahun Anggaran 2026, APBD Kota Bima mengalami penurunan signifikan.
Total APBD 2026 tercatat sekitar Rp790 miliar, turun Rp303 miliar dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp1,093 triliun. Sementara pendapatan daerah 2026 sebesar Rp716 miliar, berkurang Rp352 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,069 triliun.
Di sisi lain, belanja pegawai justru meningkat, terutama akibat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu pada 2025. Total kebutuhan gaji PPPK pada 2026 mencapai Rp142 miliar, atau naik Rp45 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Angka-angka ini bukan sekadar data, tetapi realitas yang harus kita hadapi bersama,” kata Rahman.
Meski demikian, Pemkot Bima tetap berkomitmen melaksanakan sejumlah program prioritas pada 2026. Di antaranya pembangunan lanjutan ruang rawat inap RSUD Kota Bima sebesar Rp32 miliar, pengadaan tanah proyek NUFREP Rp10 miliar, pengaspalan jalan Rp5 miliar, pembangunan drainase Rp3 miliar, serta pembangunan Lapangan Serasuba Rp5 miliar.
Program sosial dan keagamaan juga tetap menjadi perhatian, seperti PKH Daerah Rp3 miliar, bantuan rumah layak huni Rp1,4 miliar, hibah Masjid Agung Al Muwahidin Rp2,5 miliar, dukungan MTQ dari tingkat kelurahan hingga kota, serta pemberian honor bagi guru ngaji, imam, marbot, ketua RT dan RW.
Wali Kota turut berharap Sekda dapat membangun komunikasi yang harmonis dengan DPRD Kota Bima serta memperkuat soliditas internal ASN.
“Hilangkan ego sektoral, perkuat koordinasi, dan bangun budaya kerja yang saling mendukung,” pesannya.
Pada kesempatan tersebut, Rahman juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Penjabat Sekda Kota Bima, Hj. Mariamah, S.H., atas dedikasi dan pengabdiannya selama masa transisi pemerintahan.
“Semoga semua ikhtiar yang telah diberikan menjadi amal kebaikan,” tutupnya. (RED).