Komentar |
Mataram, Jurnal NTB.- DPRD Kota Bima menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) guna mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan. Kegiatan berlangsung di Aula Mandalika Hotel Lombok Raya, Rabu–Jumat, 11–13 Februari 2026.
Bimtek tersebut merupakan langkah strategis DPRD Kota Bima dalam meningkatkan kapasitas alat kelengkapan dewan agar lebih efektif menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kegiatan ini bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) UIN Mataram sebagai mitra pelaksana.
Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa DPRD memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, optimalisasi tiga fungsi utama DPRD sangat bergantung pada kinerja AKD yang solid dan profesional.
“Penguatan AKD bukan sekadar kebutuhan kelembagaan, tetapi keharusan strategis agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tegas Syamsurih.
Kerja sama antara DPRD Kota Bima dan UIN Mataram sebelumnya telah diformalkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ketua DPRD Kota Bima, Rektor UIN Mataram, serta Sekretaris DPRD Kota Bima.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya menyatukan persepsi sekaligus memanfaatkan sumber daya akademik dalam meningkatkan kapasitas anggota DPRD, khususnya di wilayah NTB.
Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag, menyatakan kepercayaan yang diberikan DPRD Kota Bima menjadi motivasi bagi UIN untuk terus berkontribusi dalam penguatan kapasitas kelembagaan di daerah.
Sementara itu, Ketua LPM UIN Mataram, Prof. H. Kadri, M.Si, menjelaskan bahwa pihaknya telah berpengalaman menyelenggarakan bimtek bagi DPRD di sejumlah kabupaten/kota di NTB. Ia berharap kegiatan ini mampu menyamakan persepsi, memperkuat pemahaman regulasi, serta membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kinerja AKD.
Kepala BPSDM Provinsi NTB, Drs. Fathurrahman, M.Si, dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya DPRD bersikap adaptif, responsif, dan kolaboratif di tengah tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks. Menurutnya, AKD harus mampu menjadi motor penggerak agar program pembangunan berjalan efektif, anggaran tepat sasaran, dan pelayanan publik semakin berkualitas.
Melalui penguatan AKD yang berkelanjutan, DPRD Kota Bima diharapkan semakin optimal menjalankan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah sekaligus representasi aspirasi masyarakat. (RED).