Meski APBD Menyusut, Pemkot Bima Pastikan Pembangunan dan Program Sosial Tetap Berjalan

Iklan Atas Halaman 920x250

.

Meski APBD Menyusut, Pemkot Bima Pastikan Pembangunan dan Program Sosial Tetap Berjalan

Selasa, 10 Maret 2026

Wakil Wali Kota Bima saat bersama jamaah masjid Al Aqsa Tolotongga Kelurahan Ule.

Kota Bima, Jurnal NTB.-
Pemerintah Kota Bima memastikan sejumlah program pembangunan dan pelayanan dasar tetap berjalan pada tahun anggaran 2026 meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya.


Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H., saat menghadiri kegiatan silaturahmi pemerintah daerah dengan masyarakat di Masjid Al-Aqsa, Lingkungan Tolotongga, Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Senin (9/3). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan paket bantuan Ramadhan dari BAZNAS Kota Bima kepada warga setempat.


Dalam sambutannya, Feri Sofiyan menjelaskan bahwa APBD Kota Bima tahun 2026 tercatat sekitar Rp790 miliar. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp303 miliar dibandingkan APBD tahun 2025 yang mencapai Rp1,093 triliun.


Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran serta menetapkan prioritas pembangunan secara lebih terarah dan terukur.


Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota Bima tetap berkomitmen melanjutkan sejumlah program prioritas. Di antaranya pembangunan ruang rawat inap RSUD Kota Bima, pengadaan lahan untuk mendukung proyek NUFReP, pengaspalan jalan, pembangunan drainase, serta penataan Lapangan Serasuba.


Selain itu, pemerintah juga tetap menjalankan berbagai program sosial dan keagamaan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) daerah, bantuan rumah layak huni, hibah kelanjutan pembangunan Masjid Agung Al-Muwahidin, dukungan pelaksanaan MTQ, serta pembayaran honor bagi guru ngaji, imam, marbot, dan ketua RT/RW.


Khusus untuk wilayah Kecamatan Asakota, pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar sekitar Rp12 miliar pada tahun 2026. Anggaran tersebut tersebar di sejumlah kelurahan untuk berbagai program, seperti ganti rugi lahan penataan Sungai Melayu, pembangunan drainase, rabat gang, peningkatan jalan lingkungan, serta peningkatan jaringan air bersih bagi masyarakat.


“Dalam kondisi anggaran yang terbatas, kita harus lebih bijak dalam mengelola keuangan daerah dengan mengedepankan efisiensi dan ketepatan dalam menentukan prioritas pembangunan,” ujar Feri Sofiyan.


Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga serta merawat berbagai fasilitas dan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lebih lama.


Di akhir penyampaiannya, Wakil Wali Kota Bima menekankan pentingnya peran tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen warga dalam menjaga ketahanan sosial di tengah masyarakat.


Menurutnya, lingkungan yang religius, rukun, dan saling peduli menjadi benteng utama dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, termasuk ancaman narkoba, minuman keras, judi online, hingga praktik pinjaman online yang merugikan masyarakat.


“Mari kita jaga bersama ketahanan sosial dan keagamaan di lingkungan kita serta membimbing generasi muda agar terhindar dari berbagai penyakit sosial,” tutupnya. (RED).