Komentar |
| pertemuan antara Wali Kota Bima, H. A. Rahman, bersama Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi NTB serta jajaran Direksi BPR NTB. |
Kota Bima, Jurnal NTB.- Pemerintah Kota Bima terus memperkuat kolaborasi lintas level pemerintahan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut ditandai dengan pertemuan antara Wali Kota Bima, H. A. Rahman, bersama Kepala Biro Ekonomi Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Izzhuddin Mahili, serta jajaran Direksi BPR NTB, Senin (2/3/2026).
Pertemuan yang berlangsung di kediaman Wali Kota Bima tersebut turut dihadiri Asisten II Setda Kota Bima, Kepala BPKAD Kota Bima, dan Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Bima. Agenda utama pembahasan difokuskan pada penguatan sinergi sektor keuangan daerah sebagai instrumen strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Wali Kota Bima menegaskan pentingnya harmonisasi program ekonomi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota, terutama dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, memperkuat permodalan usaha, serta mengoptimalkan peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
“kolaborasi yang terstruktur dan berkelanjutan akan memberikan dampak nyata terhadap stabilitas ekonomi serta memperkuat fondasi pertumbuhan di Kota Bima,” ungkapnya.
Sementara itu, Direksi BPR NTB menyampaikan sejumlah rencana kerja sama, di antaranya peluang penyaluran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui BPR NTB. Skema tersebut dinilai strategis untuk memperkuat posisi bank daerah sekaligus meningkatkan layanan perbankan bagi ASN dan PPPK di Kota Bima.
Selain itu, BPR NTB juga mengajukan proposal pemanfaatan aset tanah milik Pemerintah Kota Bima untuk pembangunan kantor operasional di wilayah tersebut. Rencana tersebut dikemas dalam skema penyertaan modal pemerintah daerah, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat timbal balik bagi kedua belah pihak.
Pemerintah Kota Bima menyambut positif usulan tersebut, mengingat Pemkot juga memiliki penyertaan saham pada BPR NTB. Kerja sama ini dinilai berpotensi meningkatkan kualitas layanan keuangan daerah sekaligus berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski demikian, proposal pemanfaatan aset akan dikaji lebih lanjut oleh BPKAD Kota Bima guna memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. (RED).