PROKOHESI Didorong Jadi Benteng Sosial, Pemkot Bima Perkuat Sinergi dengan THC dan NC

Iklan Atas Halaman 920x250

.

PROKOHESI Didorong Jadi Benteng Sosial, Pemkot Bima Perkuat Sinergi dengan THC dan NC

Rabu, 04 Maret 2026

Rapat koordinasi pelaksanaan Program Penguatan Kohesi Sosial (PROKOHESI) yang digelar di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, Selasa (3/3/2026).

Kota Bima, Jurnal NTB.-
Pemerintah Kota Bima memperkuat komitmen pencegahan ekstremisme berbasis masyarakat melalui kolaborasi bersama The Habibie Center (THC) dan Nusatenggara Center (NC). Sinergi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pelaksanaan Program Penguatan Kohesi Sosial (PROKOHESI) yang digelar di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, Selasa (3/3/2026).


Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, MM, didampingi sejumlah kepala OPD, unsur Forkopimda, perwakilan lembaga pemasyarakatan, aparat penegak hukum, serta mitra program. Pertemuan ini menjadi langkah strategis memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus mendorong reintegrasi sosial mantan narapidana terorisme (napiter) secara produktif dan bermartabat.


Direktur Eksekutif NC, Prof. Dr. H. Kadri, M.Si, menjelaskan bahwa Kota Bima dipilih sebagai lokasi program karena memiliki tantangan sosial yang perlu ditangani secara kolaboratif. Menurutnya, penguatan kohesi sosial penting untuk meredam potensi berkembangnya paham ekstremisme melalui pendekatan pemberdayaan dan pembinaan berkelanjutan.


“Upaya pencegahan tidak cukup hanya dengan penegakan hukum, tetapi harus dibarengi penguatan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk mantan napiter agar dapat kembali diterima dan berkontribusi positif,” ujarnya.


Program PROKOHESI dirancang untuk mendorong perubahan pola pikir, peningkatan keterampilan, hingga membuka akses ruang kerja dan peluang usaha bagi mantan napiter. Pendekatan ini diharapkan mampu menekan potensi rekrutmen kelompok ekstrem sekaligus memperkuat daya tahan sosial masyarakat.


Sementara itu, Sekda Kota Bima menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap implementasi program tersebut. Ia menyebut pencegahan radikalisme harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan keluarga, lingkungan sosial, tokoh masyarakat, serta institusi pendidikan.


“Pemerintah Kota Bima menyambut baik program ini karena sejalan dengan komitmen daerah dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat nilai toleransi,” tegasnya.


Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan pembinaan di sektor pendidikan agar lembaga pendidikan tetap berjalan sesuai regulasi serta mendukung penguatan karakter kebangsaan.


Melalui kolaborasi lintas sektor ini, PROKOHESI diharapkan menjadi model penguatan ketahanan sosial di wilayah Nusa Tenggara, sekaligus mempertegas komitmen Kota Bima sebagai daerah yang menjunjung tinggi kebersamaan, toleransi, dan perdamaian. Rapat ditutup dengan sesi dialog dan diskusi guna merumuskan langkah konkret pelaksanaan program ke depan. (RED).