Komentar
Sekda Kota Bima.
Kota Bima, Jurnal NTB.- Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs.
H. Muhammad Fakhrunraji, ME, menghadiri rapat koordinasi lintas sektoral
dalam rangka kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 yang digelar di
Ruang Rapat Utama (Rupattama) Polres Bima Kota, Selasa (10/3/2026).
Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan berbagai instansi terkait dalam menghadapi arus mudik dan arus balik pada perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah.
Kegiatan ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta sejumlah instansi terkait. Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kota Bima turut didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Perhubungan, serta beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam pemaparan pihak kepolisian dijelaskan bahwa Operasi Ketupat 2026 akan berlangsung selama 13 hari, terhitung mulai 13 Maret hingga 25 Maret 2026. Sementara itu, Apel Gelar Pasukan sebagai tanda dimulainya operasi pengamanan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 13 Maret 2026 secara serentak di seluruh Indonesia.
Pengamanan akan difokuskan di sejumlah titik strategis yang menjadi pusat mobilitas masyarakat, seperti kawasan Amahami, Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, Terminal Dara, serta Pelabuhan Sape. Selain itu, sejumlah Pos Pengamanan (Pospam) juga akan didirikan untuk mendukung kelancaran serta keamanan arus mudik dan arus balik Lebaran.
Dalam forum tersebut juga dibahas pentingnya pemeriksaan kelayakan kendaraan angkutan menjelang arus mudik sebagai langkah antisipasi guna meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas. Melalui koordinasi lintas sektor ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki persepsi dan langkah yang selaras dalam mendukung pelaksanaan Operasi Ketupat.
Dalam sambutannya, Sekda Kota Bima menyampaikan bahwa sebelumnya Wali Kota Bima telah menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam menghadapi momentum mudik Lebaran melalui rapat Forkopimda.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil kesepakatan bersama, akan dibentuk tiga Pos Terpadu yang berlokasi di kawasan Amahami, Terminal Dara, dan Pelabuhan Bima. Pos tersebut akan melibatkan berbagai unsur terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Kesehatan.
Selain Pos Terpadu, pemerintah bersama aparat keamanan juga akan mendirikan Pos Pengamanan di kawasan Lawata dan Kolo untuk mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat, khususnya selama masa libur dan setelah Lebaran.
Sekda menekankan pentingnya memastikan kelancaran arus mudik, baik melalui jalur darat maupun laut. Pemerintah daerah bersama seluruh instansi terkait diharapkan dapat menjamin kesiapan sarana transportasi sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat selama periode mudik.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok, termasuk bahan bakar minyak (BBM) dan LPG, agar tetap tersedia bagi masyarakat selama bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri.
Lebih lanjut, Sekda mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tetap menjaga keamanan fasilitas publik selama masa libur panjang. Ia menegaskan bahwa kantor-kantor pemerintahan yang kosong selama libur Lebaran harus tetap mendapat pengawasan guna menghindari potensi gangguan keamanan.
Sebagai langkah penguatan pengamanan tersebut, Pemerintah Kota Bima juga akan mengeluarkan surat edaran terkait pengamanan kantor pemerintahan serta pengaturan pelayanan publik selama masa libur Lebaran.
Melalui rapat koordinasi ini diharapkan seluruh instansi dapat terus memperkuat sinergi dan koordinasi guna menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat Kota Bima dalam menyambut serta merayakan Hari Raya Idulfitri. (RED).