Komentar
Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota Bima saat pimpin rakor.
Kota Bima, Jurnal NTB.- Wali Kota Bima, A. Rahman H. Abidin menegaskan pentingnya peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) serta penguatan koordinasi hingga tingkat kelurahan dalam menjalankan program prioritas pemerintah daerah.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi Pemerintah Kota Bima bersama Wakil Wali Kota Feri Sofiyan di Aula Maja Labo Dahu, Kamis (12/3/2026).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten, kepala OPD, Direktur RSUD, kepala bagian, serta seluruh camat dan lurah se-Kota Bima. Pertemuan ini digelar sebagai forum evaluasi dan penyamaan persepsi guna memastikan pelaksanaan program prioritas daerah berjalan optimal serta seluruh indikator penilaian kinerja kepala daerah dapat terpenuhi.
Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan sejumlah langkah strategis pemerintah daerah dalam menghadapi momentum Idul Fitri 1447 Hijriah. Hal tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang mengatur kesiapsiagaan pemerintah daerah selama masa libur lebaran.
Salah satu langkah yang akan dilakukan yakni pembentukan tiga posko terpadu kesiapsiagaan Idul Fitri yang berlokasi di kawasan Amahami, Terminal, dan Pelabuhan. Posko ini disiapkan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas serta meningkatnya aktivitas masyarakat selama periode mudik dan libur lebaran.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan utama yang mengalami kerusakan serta memastikan kesiapan fasilitas pelayanan publik, seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga medis, hingga ambulans agar tetap siaga melayani masyarakat selama masa libur.
Tak hanya itu, Wali Kota juga meminta peran aktif para lurah sebagai ujung tombak pemerintahan di lapangan untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi serta membantu penanganan kondisi luar biasa (KLB) penyakit campak yang tengah menjadi perhatian.
Ia mengimbau para lurah agar aktif mengoordinasikan masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak usia 9 hingga 59 bulan, untuk segera mengikuti program imunisasi campak.
“Lurah diharapkan mengoordinasikan dan mengimbau masyarakat yang memiliki bayi usia 9 sampai 59 bulan agar segera melaksanakan imunisasi campak untuk meminimalisir kondisi luar biasa ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyoroti pentingnya tindak lanjut kontrak kinerja yang telah ditandatangani seluruh kepala perangkat daerah. Ia meminta setiap OPD segera menyusun rencana aksi (Renaksi) yang memuat target kinerja bulanan yang jelas, terukur, dan realistis.
Menurutnya, penguatan koordinasi di tingkat kelurahan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di masyarakat. Lurah diharapkan mampu membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk unsur pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Berbagai persoalan di wilayah tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja, tetapi membutuhkan kerja sama dan koordinasi lintas pihak,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan menindaklanjuti sepuluh rekomendasi Menteri Lingkungan Hidup terkait penilaian kinerja pengelolaan sampah Kota Bima tahun 2025. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan anggaran, regulasi dan kebijakan, kelembagaan dan tata kelola, serta peningkatan sumber daya manusia.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, menambahkan bahwa pemerintah daerah juga tengah mendorong penguatan program Ramah DLH sebagai langkah membangun budaya baru dalam pengelolaan sampah, terutama kebiasaan memilah sampah mulai dari pimpinan daerah hingga masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa pelaksanaan sejumlah program daerah berpotensi menghadapi tantangan ekonomi global, terutama akibat ketidakstabilan pasokan energi dunia yang dapat berdampak pada ketersediaan minyak dan kondisi ekonomi secara umum.
Namun demikian, pemerintah daerah optimistis seluruh program pembangunan tetap dapat berjalan melalui kerja sama dan komitmen bersama seluruh perangkat daerah. (RED).