Komentar
DPRD Kota Bima saat studi komparatif di BkD Kota Mataram.
Kota Bima, Jurnal NTB.- Pimpinan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bima melakukan studi komparatif ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Rabu, 11 Maret 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari strategi Pemerintah Kota Mataram dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan DPRD Kota Bima dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, didampingi Wakil Ketua DPRD Alfian Indrawirawan dan Wakil Ketua DPRD M. Ryan Kusuma Permadi. Turut serta dalam rombongan jajaran ketua dan anggota Bapemperda DPRD Kota Bima.
Kehadiran rombongan diterima jajaran Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, di antaranya Kepala Bidang Penagihan, Penyuluhan dan Pelayanan serta Kepala Bidang P4D (Pengembangan, Penilaian Kinerja, Penghargaan dan Disiplin).
Pertemuan tersebut juga dihadiri dan didampingi Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima serta Kepala Bidang Penagihan BPKAD Kota Bima.
Dalam diskusi yang berlangsung, kedua pihak membahas berbagai strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Mataram dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Mulai dari sistem penagihan pajak daerah, upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak, hingga inovasi pelayanan publik yang mendorong peningkatan penerimaan daerah.
Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, mengatakan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi faktor penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan.
Menurutnya, melalui studi komparatif tersebut pihaknya ingin melihat secara langsung praktik dan strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Mataram dalam mengelola potensi PAD.
“Berbagai pengalaman dan praktik baik yang kami pelajari di Kota Mataram tentu bisa menjadi referensi bagi DPRD dan Pemerintah Kota Bima dalam memperkuat kebijakan daerah terkait optimalisasi PAD,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya regulasi daerah yang mampu mengoptimalkan potensi pendapatan sekaligus memastikan pengelolaannya berjalan secara transparan dan akuntabel.
Syamsurih menegaskan, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada potensi yang dimiliki daerah, tetapi juga pada efektivitas regulasi, sistem pengelolaan yang baik, serta sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Harapannya dari studi ini akan lahir berbagai gagasan baru yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan maupun regulasi daerah terkait pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bima,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, DPRD Kota Bima berharap pengelolaan potensi pendapatan daerah dapat semakin optimal sehingga mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mendukung berbagai program pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (RED).