
Foto bersama Wali Kota Bima didampingi pejabatnya bersama Menteri Kesehatan.
Kota Bima, Jurnal NTB.- Pemerintah Kota Bima terus memacu peningkatan layanan kesehatan daerah. Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, di Kantor Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Rabu (4/3/2026).
Audiensi yang berlangsung di Aula Cut Meutia, Gedung Adhyatma, Kantor Kemenkes RI tersebut menjadi langkah strategis Pemkot Bima dalam menindaklanjuti peningkatan fasilitas kesehatan modern, khususnya pemenuhan sarana dan prasarana alat kesehatan untuk RSUD, puskesmas, dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bima.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima serta Direktur RSUD Kota Bima. Agenda utama pembahasan meliputi penguatan kapasitas layanan kesehatan primer dan rujukan daerah, termasuk dukungan alat kesehatan serta standar fasilitas medis.
Sebelumnya, pada 27 Februari 2026, Menkes RI telah melakukan kunjungan kerja ke RSUD Kota Bima untuk meninjau langsung progres pembangunan gedung utama yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan RI.
Secara fisik, pembangunan gedung utama RSUD Kota Bima telah rampung pada 26 Desember 2025 dan kini memasuki tahap akhir penyelesaian, meliputi pekerjaan finishing serta instalasi mekanikal, elektrikal, dan plumbing (MEP). Masa kontrak proyek berlangsung hingga Juli 2026, dengan agenda pemindahan alat medis dan persiapan operasional dijadwalkan pada Juli–Agustus 2026. Peresmian rumah sakit direncanakan pada Agustus 2026 setelah seluruh tahapan, termasuk penyelesaian gedung rawat inap, tuntas sepenuhnya.
Wali Kota Bima menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kesehatan RI atas dukungan berkelanjutan bagi pembangunan sektor kesehatan di Kota Bima. Ia menegaskan, pembangunan RSUD bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang bagi keselamatan dan kualitas hidup masyarakat.
“RSUD ini dirancang berkapasitas 100 tempat tidur dan dibangun melalui skema pembiayaan tahun jamak (multi years). Selain bersumber dari DAK, pembangunan juga didukung Dana Alokasi Umum (DAU) Pemkot Bima sebagai bentuk komitmen daerah menghadirkan layanan kesehatan yang lebih berkualitas,” ujarnya.
Sementara itu, Menkes Budi Gunadi Sadikin memastikan Kemenkes akan mendukung pemenuhan standar sarana dan prasarana medis, termasuk penyediaan alat kesehatan yang dibutuhkan. Ia juga mendorong penambahan ruang rawat inap agar rasio tempat tidur sejalan dengan jumlah penduduk.
Untuk dukungan alat kesehatan dan ambulans, Kemenkes mengupayakan realisasi pada 2027. Selain itu, pemerintah daerah didorong memprioritaskan pemenuhan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis, dengan mengedepankan putra-putri asli daerah.
Audiensi tersebut turut dihadiri Bupati Lombok Timur beserta jajaran, menandai sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat layanan kesehatan modern di wilayah Nusa Tenggara Barat. (RED).

Komentar