Komentar
Wakil Ketua DPRD Kota Bima Saat menyampaikan sambutan
Kota Bima, Jurnal NTB.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Gedung Seni Budaya Kota Bima, sebagai forum strategis merumuskan arah pembangunan daerah ke depan.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kota Bima, Alfian Indrawirawan, bersama sejumlah anggota dewan dari lintas komisi, yakni Haerun Yasin (Komisi I), Gina Adriani (Komisi II), serta Amir Syarifudin (Komisi III).
Dalam forum itu, DPRD Kota Bima menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat. DPRD menilai Musrenbang menjadi ruang penting untuk menyelaraskan program prioritas daerah dengan aspirasi publik yang dihimpun melalui reses, rapat dengar pendapat, hingga kajian terhadap berbagai persoalan pembangunan.
Selain itu, DPRD juga mendorong agar arah kebijakan pembangunan Kota Bima mampu terintegrasi dengan program prioritas pemerintah provinsi dan nasional, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan tepat sasaran.
Penguatan kemandirian fiskal turut menjadi sorotan, dengan mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi lokal, termasuk sektor unggulan dan kekayaan budaya daerah yang dinilai memiliki nilai ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Bima, H. A Rahman, menekankan bahwa sejumlah isu strategis nasional masih menjadi tantangan nyata di daerah, seperti penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan layanan kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sampah, pengendalian banjir, serta pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Menurutnya, pembangunan Kota Bima ke depan harus berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci daya saing daerah. Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari aspek fisik, tetapi juga dari kualitas masyarakat yang sehat, terdidik, dan produktif.
“Pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang adil terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, hingga lingkungan yang layak,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum dialog yang harus mampu menghasilkan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Melalui Musrenbang RKPD 2027, diharapkan terbangun kesepahaman lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan Kota Bima yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. (RED).