Komentar
Foto bersama pada saat sosialisasi PKH daerah.
Kota Bima, Jurnal NTB.– Wali Kota Bima, Rahman H Abidin, membuka sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah Tahun 2026, Kamis (23/4). Ia menegaskan program bantuan sosial tersebut harus tepat sasaran dan bebas dari intervensi.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima itu dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bima, jajaran asisten Setda, kepala OPD, hingga seluruh camat dan lurah se-Kota Bima.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa PKH Daerah merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat rentan, sekaligus upaya nyata menekan angka kemiskinan di daerah.
Pada tahun 2026, program ini difokuskan pada masyarakat kategori Desil 1 dan Desil 2 atau kelompok sangat miskin dan miskin. Sebanyak 1.200 penerima manfaat ditargetkan menerima bantuan, dengan prioritas bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas.
“Program ini harus benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Seluruh jajaran harus bekerja secara tegas, objektif, dan bertanggung jawab dalam menentukan penerima manfaat,” tegasnya.
Ia menyebut, dengan tingkat kemiskinan Kota Bima yang berada di kisaran 7 persen, pendataan masyarakat miskin seharusnya dapat dilakukan secara lebih akurat.
Wali Kota juga mengingatkan agar tidak ada intervensi dalam proses pendataan maupun penyaluran bantuan. Peran OPD, kecamatan, kelurahan hingga RT dan RW diminta tetap profesional dalam menjalankan tugasnya.
“Program ini terbatas, sehingga harus benar-benar tepat sasaran. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun,” ujarnya.
Secara khusus, para lurah diminta menggunakan hati nurani dalam menentukan penerima manfaat, serta mengesampingkan kepentingan di luar kriteria yang telah ditetapkan.
Selain itu, Pemerintah Kota Bima juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Baznas dan pemanfaatan dana CSR, untuk memperkuat penanganan persoalan sosial seperti stunting, kemiskinan ekstrem, dan kesejahteraan lansia.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan pelaksanaan PKH Daerah Tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bima. (RED).