
Wali Kota Bima saat membuka kegiatan Musrenbang RKPD.
Kota Bima, Jurnal NTB.- Pemerintah Kota Bima menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Gedung Seni Budaya Kota Bima, Rabu (8/4/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Ketua I DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan, S.Adm, bersama anggota DPRD, jajaran perangkat daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.
Musrenbang RKPD ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang partisipatif, terarah, dan berkelanjutan, sekaligus menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional.
Wali Kota Bima, H. A. Rahman, SE, dalam sambutannya menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai ruang sinkronisasi perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Ia menyebut sejumlah isu nasional yang relevan dengan kondisi daerah, seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan layanan kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sampah, pengendalian banjir, pembangunan infrastruktur tangguh terhadap perubahan iklim, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, arah pembangunan Kota Bima ke depan harus menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.
“Daya saing daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, adaptif, dan produktif,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar secara merata, meliputi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, air bersih, sanitasi, hingga lingkungan hidup yang layak.
Wali Kota menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan forum dialog yang harus menghasilkan program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan perlu disusun secara lebih tajam, berbasis data, terukur, serta berorientasi pada hasil dengan tetap memperhatikan kapasitas fiskal daerah.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menyusun perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
Melalui Musrenbang RKPD Tahun 2027 ini, diharapkan terbangun kesepakatan pembangunan yang kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan Kota Bima yang maju, bermartabat, dan sejahtera. (RED).

Komentar