Komentar |
| Rapat koordinasi pengelolaan dana BOS dan BOP tingkat TK, SD dan SMP Negeri se-Kota Bima yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, Senin (11/5/2026). |
Kota Bima, Jurnal NTB.– Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin menegaskan pentingnya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran demi mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kota Bima.
Penegasan itu disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi pengelolaan dana BOS dan BOP tingkat TK, SD dan SMP Negeri se-Kota Bima yang berlangsung di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, Senin (11/5/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala Dinas Dikpora Kota Bima, Kepala BPKAD Kota Bima, Plt Kepala Inspektorat Kota Bima, para pengawas sekolah serta kepala satuan pendidikan dari jenjang TK hingga SMP Negeri se-Kota Bima.
Dalam arahannya, Wali Kota meminta seluruh kepala sekolah dan bendahara BOS agar memastikan penggunaan anggaran benar-benar memberi manfaat bagi dunia pendidikan, terutama dalam mendukung kebutuhan peserta didik dan peningkatan kompetensi guru.
“Pastikan setiap rupiah dipertanggungjawabkan dengan baik. Dana BOS harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung kualitas pendidikan,” tegasnya.
Selain soal pengelolaan anggaran, orang nomor satu di Kota Bima itu juga menyoroti pentingnya kedekatan antara guru dan siswa. Menurutnya, tenaga pendidik memiliki peran besar dalam membentuk mental, karakter dan cita-cita generasi muda.
Karena itu, ia meminta para guru agar lebih memahami kondisi anak didik dan terus memberikan motivasi supaya siswa memiliki semangat meraih masa depan yang lebih baik.
“Guru harus mengetahui kondisi anak didiknya. Anak-anak kita harus didorong untuk berani bercita-cita dan memiliki keyakinan untuk meraih masa depan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Bima juga menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Sebagai bentuk perhatian dan apresiasi atas pengabdian para guru, Pemerintah Kota Bima memberikan tambahan gaji sebesar Rp500 ribu yang bersumber dari APBD di luar dana BOS bagi PPPK Paruh Waktu.
Wali Kota mengakui kondisi fiskal daerah saat ini masih terbatas. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya memberikan penghargaan atas dedikasi para tenaga pendidik di Kota Bima.
“Walaupun kondisi fiskal daerah sedang terbatas, pemerintah tetap berkomitmen menghargai jasa dan pengabdian para guru, khususnya PPPK Paruh Waktu,” pungkasnya. (RED).