Komentar
Pertemuan Wali Kota Bima dengan guru PPPK Paruh Waktu.
Kota Bima, JURNAL NTB.– Pemerintah Kota Bima menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pengusulan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Dukungan tersebut diberikan sebagai bagian dari perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan dan kepastian status para tenaga pendidik.
Komitmen itu disampaikan dalam audiensi antara Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE., bersama ratusan Guru PPPK Paruh Waktu Kota Bima di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Wali Kota Bima, Senin (24/8/2026).
Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., Staf Ahli Bidang Kesra, Kemasyarakatan dan SDM, Asisten III, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD serta Kepala BKPSDM.
Dalam pertemuan itu, para Guru PPPK Paruh Waktu menyampaikan sejumlah aspirasi, terutama berkaitan dengan kesejahteraan, besaran upah hingga harapan untuk memperoleh kepastian status sebagai PPPK Penuh Waktu.
Para guru berharap Pemerintah Kota Bima dapat terus memberikan dukungan terhadap percepatan pengusulan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sekda Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya memberikan perhatian kepada para tenaga pendidik meskipun kondisi fiskal daerah memiliki keterbatasan.
Menurutnya, Pemkot Bima telah mengambil kebijakan dengan mengalokasikan pembayaran bagi Guru PPPK Paruh Waktu selama 12 bulan.
Kebijakan tersebut, kata Sekda, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perhatian dan penghargaan terhadap tenaga pendidik di Kota Bima.
Pemerintah daerah juga terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat terkait rencana peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Sementara itu, Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin menegaskan bahwa seluruh guru memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan merupakan bagian dari keluarga besar aparatur di Kota Bima.
Terkait persoalan kesejahteraan, Wali Kota mengakui bahwa kemampuan fiskal daerah masih menjadi tantangan. Namun, pemerintah daerah tetap berupaya memberikan perhatian dengan mengalokasikan pembayaran PPPK Paruh Waktu selama 12 bulan.
“Pemerintah daerah memahami harapan dan kebutuhan bapak ibu guru. Kita sudah berupaya mengalokasikan pembayaran selama 12 bulan. Untuk peralihan status menjadi penuh waktu, mari kita bersabar menunggu regulasi dan kepastian dari pemerintah pusat,” ujar Wali Kota.
Ia meminta para Guru PPPK Paruh Waktu tetap menjalankan tugas dengan baik, disiplin dan penuh tanggung jawab.
Menurutnya, kinerja dan kedisiplinan para tenaga pendidik akan menjadi bagian penting yang diperhatikan dalam proses evaluasi ke depan.
Pemkot Bima, lanjut Wali Kota, juga berkomitmen terus mengawal proses administrasi dan evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mendukung pengusulan Guru PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu bagi tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan.
Audiensi tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan para Guru PPPK Paruh Waktu untuk menyampaikan berbagai persoalan sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan kualitas pendidikan di Kota Bima.
Pemerintah Kota Bima berharap, dengan adanya komunikasi yang terbuka serta kepastian regulasi dari pemerintah pusat, harapan Guru PPPK Paruh Waktu untuk memperoleh status PPPK Penuh Waktu dapat terus diperjuangkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. (RED).