Komentar
Pertemuan jajaran BAZNAS Kota Bima dengan Wali Kota Bima.
Kota Bima, Jurnal NTB – Pemerintah Kota Bima mendorong Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bima untuk terus memperkuat inovasi dalam pengelolaan dan penyaluran zakat, sehingga manfaatnya semakin luas dan tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak menerima.
Hal itu mengemuka dalam audiensi dan silaturahmi Ketua BAZNAS Kota Bima, H. Abdul Latief M. Saleh, S.Pd.I., bersama jajaran dengan Wali Kota Bima H. Arahman H. Abidin, S.E., di ruang kerja Wali Kota Bima, Senin (21/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Bima didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima.
Ketua BAZNAS Kota Bima, H. Abdul Latief M. Saleh, menyampaikan sejumlah hal terkait pengelolaan dan penyaluran zakat di Kota Bima. Salah satu yang menjadi perhatian adalah perlunya inovasi dalam mekanisme penyaluran zakat profesi.
Inovasi tersebut dinilai penting agar manfaat zakat dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat yang masuk dalam kategori penerima zakat.
Selain membahas mekanisme penyaluran, BAZNAS juga menekankan pentingnya penguatan sinergi dengan Pemerintah Kota Bima. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat melahirkan pola pengelolaan zakat yang lebih tepat sasaran, transparan, serta memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
Wali Kota Bima menyambut baik audiensi dan silaturahmi tersebut. Pemerintah Kota Bima menilai BAZNAS memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan zakat sebagai salah satu instrumen pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sinergi antara pemerintah daerah dan BAZNAS diharapkan tidak hanya memperkuat aspek pengelolaan zakat, tetapi juga memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah Kota Bima pun menegaskan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan agar penyaluran zakat dapat semakin tepat sasaran, merata, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bima.
Dengan penguatan sinergi tersebut, zakat diharapkan tidak sekadar menjadi kewajiban umat, tetapi juga mampu menjadi salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan di daerah. (RED).