Komentar
Bupati Bima yang didampingi Wakil Bupati Bima.
KABUPATEN BIMA, JURNAL NTB.- Pemerintah Kabupaten Bima mulai memperkuat langkah pencegahan tindak pidana korupsi dengan membedah potensi risiko dalam tata kelola pemerintahan. Bupati Bima Ady Mahyudi meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti kelemahan yang ditemukan agar tidak berkembang menjadi persoalan hukum.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Bima saat memimpin Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima, Rabu (16/9/2026).
Rakor itu digelar sebagai tindak lanjut pertemuan daring bersama Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Bupati hadir didampingi Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy, Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, SE, serta Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan, SE.
Di hadapan para kepala perangkat daerah dan kepala bagian terkait lingkup Sekretariat Daerah, Bupati menekankan pentingnya kesamaan persepsi dalam mengidentifikasi persoalan tata kelola sekaligus memastikan adanya langkah perbaikan yang terukur.
“Rakor ini untuk menyamakan persepsi dan mengetahui titik yang harus segera dibenahi. Karena itu, perlu disepakati langkah tindak lanjut yang jelas dan setiap perangkat daerah harus menyelesaikannya sesuai tanggung jawab masing-masing,” tegas Ady Mahyudi.
Ia juga meminta agar temuan anomali maupun kelemahan tata kelola tidak dipahami semata-mata sebagai upaya mencari kesalahan. Menurutnya, temuan tersebut harus menjadi peringatan dini bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem sebelum berujung pada persoalan hukum.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Adel Linggi Ardi menjelaskan, penguatan upaya pencegahan korupsi tersebut berkaitan dengan arahan hasil koordinasi Komisi II DPR RI bersama KPK RI. Dalam pertemuan itu, daerah didorong untuk memperoleh peringatan dan pemahaman mengenai potensi penyimpangan sebelum langkah penindakan dilakukan.
Ia menyebutkan, koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, KPK, dan BPKP juga menekankan pentingnya penanganan anomali serta penguatan tata kelola pada sektor perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
“Pencegahan harus dilakukan dengan memperkuat tata kelola dan menangani anomali yang ditemukan,” jelasnya.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Bima Iwan Setiawan memaparkan metode pendalaman risiko yang akan menjadi dasar pengawasan. Proses tersebut mencakup empat tahapan, yakni pemetaan risiko, deteksi anomali, pemberian peringatan dini, dan tindak lanjut.
Pada sektor perencanaan, perhatian diarahkan antara lain pada tata kelola Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Sedangkan pada sektor penganggaran, pendalaman mencakup belanja berisiko tinggi, termasuk pemeriksaan kesesuaian aturan, ketepatan penerima, kelengkapan dokumen, kewajaran nilai, peruntukan, serta pertanggungjawaban.
Untuk pengadaan barang dan jasa, pengawasan akan menyasar sejumlah area yang memiliki risiko, seperti proyek strategis, e-Purchasing, pengadaan langsung, serta konsolidasi pengadaan barang dan jasa atau kontrak payung.
Usai rapat koordinasi, seluruh perangkat daerah diminta memastikan kelengkapan dan konsistensi data. Tahap berikutnya meliputi analisis dan pemetaan anomali, klarifikasi atau verifikasi, serta koreksi dan penyelesaian tindak lanjut atas hasil pendalaman.
Langkah tersebut diharapkan memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus mendorong penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bima yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel. (RED).