Komentar
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa, M.H.
KOTA BIMA, JURNAL NTB.- Penanganan banjir di Kota Bima kembali menjadi perhatian pemerintah daerah. Kali ini, Pemerintah Kota Bima bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I Mataram dan sejumlah pemangku kepentingan membahas langkah pengendalian banjir, dengan fokus pada penanganan kawasan hulu.
Pembahasan tersebut dikemas melalui Focus Group Discussion (FGD) Pengendalian Banjir Kota Bima yang berlangsung di Aula Marina Inn, Kamis (29/10/2026). Kegiatan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Kota Bima, Drs. H. Mukhtar Landa, M.H.
Dalam kegiatan itu, Mukhtar Landa didampingi sejumlah pejabat Pemkot Bima, di antaranya Plt. Inspektur, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kepala DPMPTSP, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, serta Kepala Dinas Koperindag.
Mukhtar menyampaikan apresiasi kepada BWS Nusa Tenggara I Mataram bersama TSC atas inisiatif menghadirkan program NURFEP untuk mendukung upaya pengendalian banjir di Kota Bima.
Menurutnya, forum tersebut penting untuk mempertemukan berbagai pihak guna membahas kondisi lapangan, kebutuhan penanganan, serta persoalan yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir.
“Atas nama Pemerintah Kota Bima, kami menyampaikan terima kasih kepada BWS Mataram dan TSC yang telah menginisiasi program ini. Kami berharap melalui kegiatan FGD ini, berbagai persoalan dan kebutuhan di lapangan dapat dibahas secara komprehensif sehingga pelaksanaan pembangunan pengendalian banjir dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan, penanganan banjir tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Perencanaan yang matang, kesesuaian lokasi pekerjaan, serta koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting agar infrastruktur yang dibangun mampu memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, kawasan hulu menjadi salah satu fokus pembahasan dalam FGD tersebut. Berbagai masukan dari peserta diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kondisi aktual di setiap lokasi, termasuk tantangan teknis, sosial, lingkungan, aksesibilitas, hingga persoalan lahan.
Mukhtar juga meminta seluruh peserta berperan aktif menyampaikan informasi berdasarkan kondisi di lapangan. Kesamaan persepsi dinilai diperlukan agar setiap pihak memahami tujuan, ruang lingkup, dan manfaat pembangunan yang direncanakan.
“Saya mengajak seluruh peserta untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan informasi dan masukan secara terbuka, serta menyamakan persepsi demi mendukung keberhasilan program pengendalian banjir di Kota Bima,” tambahnya.
Selain mengidentifikasi persoalan, FGD tersebut diarahkan untuk merumuskan kebutuhan koordinasi, memperjelas pembagian peran setiap pemangku kepentingan, serta menyepakati langkah tindak lanjut yang diperlukan dalam mendukung kelancaran pekerjaan.
Pemerintah Kota Bima berharap hasil diskusi dapat menghasilkan rekomendasi konkret sebagai landasan pelaksanaan program yang lebih terarah dan terpadu.
Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, BWS Nusa Tenggara I Mataram, TSC, dan pihak terkait lainnya, upaya pengendalian banjir diharapkan dapat berjalan berkelanjutan, sekaligus mengurangi risiko bencana dan meningkatkan keamanan masyarakat Kota Bima. (RED).