
Sekda Kota Bima saat mrmberi arahan.
KOTA BIMA, JURNAL NTB.- Pemerintah Kota Bima memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Para pengecer diminta mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan memastikan pupuk disalurkan kepada petani yang berhak.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., saat memimpin Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Ruang Rapat Bappeda Kota Bima, Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Sekda menyoroti pentingnya pengawasan di tingkat pengecer. Ia mengingatkan agar tidak ada penjualan pupuk bersubsidi melebihi HET yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada aspek administrasi penyaluran, tetapi harus memastikan pupuk benar-benar diterima petani sesuai jumlah dan harga yang berlaku.
Penyaluran pupuk bersubsidi juga wajib memenuhi prinsip 7 Tepat, yakni Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Tempat, Tepat Waktu, Tepat Mutu, dan Tepat Penerima.
Selain itu, mekanisme penebusan harus menggunakan KTP asli petani yang bersangkutan. Alokasi pupuk dibatasi berdasarkan luas lahan maksimal dua hektare untuk setiap petani atau satu Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Untuk penebusan melalui surat kuasa, satu orang penerima kuasa diperbolehkan mewakili maksimal 20 petani, dengan tetap membawa KTP asli masing-masing petani.
Dalam kesempatan itu, terungkap bahwa realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Kota Bima telah mencapai 3.626 ton. Sementara sisa alokasi sekitar 157 ton.
Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, termasuk sebagai pertimbangan untuk mengusulkan penambahan alokasi agar kebutuhan pupuk petani dapat terpenuhi.
Sekda juga mengapresiasi distributor yang telah menyalurkan pupuk kepada pengecer dengan harga sesuai ketentuan HET sebesar Rp90.000. Ia berharap kepatuhan tersebut tetap dijaga hingga ke tingkat pengecer.
“Pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada terpenuhinya administrasi penyaluran, tetapi juga harus memastikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak, dengan jumlah dan harga sesuai ketentuan,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut turut didampingi Asisten II Setda Kota Bima dan dihadiri Kepala Bagian Perekonomian serta Danramil 1608-01/Rasanae.
Melalui penguatan koordinasi lintas sektor, Pemkot Bima berharap distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi semakin tertib, penyimpangan harga dapat dicegah, serta kebutuhan petani terpenuhi secara tepat sasaran.
Pemerintah juga menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar subsidi yang diberikan negara benar-benar memberikan manfaat bagi petani dan mendukung produktivitas pertanian di Kota Bima. (RED).

Komentar