Pemkot Bima Matangkan Aturan Jamkesda, Penerima Bantuan Kesehatan Harus Tepat Sasaran

Iklan Atas Halaman 920x250

.

Pemkot Bima Matangkan Aturan Jamkesda, Penerima Bantuan Kesehatan Harus Tepat Sasaran

Selasa, 17 November 2026


KOTA BIMA, JURNAL NTB.-
 Pemerintah Kota Bima mulai mematangkan rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Regulasi tersebut disiapkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan.


Pembahasan rancangan regulasi tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, M.E., di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Selasa (17/11/2026).


Rapat dihadiri Plt. Asisten I, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima.


Pembahasan difokuskan pada pematangan substansi dan ketentuan dalam rancangan Perwali agar pelaksanaan program Jamkesda memiliki dasar hukum yang jelas, sekaligus memastikan bantuan jaminan kesehatan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.


Dalam rancangan tersebut, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penerima Jamkesda meliputi masyarakat miskin, lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).


Namun, calon penerima tidak serta-merta ditetapkan berdasarkan kategori tersebut. Terdapat sejumlah persyaratan administrasi dan kriteria sosial ekonomi yang harus dipenuhi.


Di antaranya, terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada kelompok Desil 1 sampai Desil 5, belum terdaftar sebagai peserta aktif Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang dibiayai APBN, memiliki penghasilan di bawah upah minimum daerah, mempunyai KTP dan/atau Kartu Keluarga (KK), serta berdomisili di Kota Bima.


Sekda Kota Bima, H. Muhammad Fakhrunraji, menegaskan bahwa penyusunan Perwali tersebut merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.


Ia mengingatkan agar proses pendataan dan penetapan penerima manfaat dilakukan secara cermat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat yang memenuhi kriteria justru kehilangan hak mendapatkan jaminan kesehatan.


“Pendataan harus benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai masyarakat yang berhak justru tidak mendapatkan jaminan kesehatan, sementara mereka yang tidak memenuhi kriteria malah tercatat sebagai penerima,” tegasnya.


Untuk memastikan regulasi tersebut berjalan efektif, Sekda meminta seluruh perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi dan menyelaraskan data kepesertaan.


Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, dan Bagian Hukum diminta memastikan seluruh ketentuan dalam rancangan Perwali sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk validitas data calon penerima manfaat.


Menurutnya, sinkronisasi data menjadi bagian penting agar pelaksanaan Jamkesda tidak menimbulkan persoalan dalam penentuan penerima maupun penyelenggaraan pelayanan kesehatan.


Pemerintah Kota Bima berharap Perwali tersebut nantinya menjadi pedoman yang jelas dalam pelaksanaan Jamkesda, sehingga masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh perlindungan kesehatan secara adil, merata, dan tepat sasaran.


Melalui pematangan regulasi ini, Pemkot Bima berupaya memperkuat tata kelola jaminan kesehatan daerah sekaligus memastikan program perlindungan sosial di bidang kesehatan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. (RED).