Komentar
KOTA BIMA, JURNAL NTB.- Posyandu kini dituntut tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga pusat pelayanan dasar masyarakat yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Transformasi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kota Bima saat menyambut Tim Penilai Lomba Posyandu 6 SPM Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2026 di Posyandu Rontu II, Kelurahan Rontu, Selasa (3/11/2026).
Wali Kota Bima, H. A. Rahman, S.E., menyambut langsung kedatangan tim penilai yang dipimpin Teguh Gatot Yuwono, S.Hut., M.Eng., bersama 12 anggota tim lainnya.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa keberadaan Posyandu memiliki peran semakin strategis dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan transformasi Posyandu yang kini mengintegrasikan enam bidang pelayanan SPM, yakni pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan rakyat, pekerjaan umum, serta ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas).
Menurutnya, penguatan Posyandu menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat hingga tingkat kelurahan.
Wali Kota juga mengungkapkan, saat ini Kota Bima memiliki 175 Posyandu yang didukung 880 kader. Jumlah tersebut menjadi kekuatan penting dalam memastikan pelayanan dasar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
Pemerintah Kota Bima, lanjutnya, berkomitmen memberikan perhatian terhadap kesejahteraan para kader melalui pemberian insentif yang memadai. Sebab, dedikasi dan pengabdian kader menjadi salah satu penopang keberlangsungan pelayanan Posyandu.
Ia juga mengingatkan bahwa keikutsertaan dalam lomba tidak semata-mata untuk mengejar predikat juara. Lebih dari itu, penilaian harus menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
Wali Kota berharap kehadiran tim penilai dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pengembangan Posyandu, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesehatan, tumbuh kembang, dan kualitas hidup keluarga.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai, Teguh Gatot Yuwono, menyampaikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Kota Bima dan masyarakat Kelurahan Rontu dalam menyambut pelaksanaan penilaian.
Ia menegaskan bahwa penilaian Posyandu tidak hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga harus melihat kesesuaian antara laporan, tata kelola, dan pelaksanaan program di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan program harus dapat dibuktikan melalui kegiatan nyata, kualitas pelayanan, inovasi, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, kesinambungan program dari tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan dan kelurahan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan.
Setelah penyampaian sambutan, tim penilai melanjutkan agenda dengan meninjau langsung Posyandu Rontu II. Dalam proses tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap tujuh dokumen instrumen penilaian serta sejumlah aspek penyelenggaraan Posyandu 6 SPM.
Aspek yang menjadi perhatian meliputi peran pemerintah kelurahan, Tim Pembina Posyandu, pengurus Posyandu, kader Posyandu, serta Sistem Informasi Posyandu (SIP).
Melalui penilaian tersebut, Pemerintah Kota Bima berharap Posyandu Rontu II mampu menunjukkan tata kelola, kesiapan, dan inovasi pelayanan yang telah dikembangkan.
Lebih dari sekadar kompetisi, kegiatan ini diharapkan menjadi dorongan untuk memperkuat transformasi Posyandu sebagai pusat pelayanan dasar yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (RED).