Komentar
MATARAM, JURNAL NTB.– Pemerintah Kota Bima memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, S.H., dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi NTB Tahun 2026.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Lombok Astoria Hotel, Kota Mataram, Kamis (5/11/2026), mengangkat tema “Bersinergi, Beraksi, Berdampak, dan Berkelanjutan”. Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.AP.
Dalam kegiatan tersebut, Feri Sofiyan didampingi unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bima. Sejumlah wakil kepala daerah dari Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Sumbawa turut menghadiri agenda tersebut bersama jajaran perangkat daerah Provinsi NTB.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur NTB menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan. Persoalan tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi ataupun kabupaten dan kota, melainkan harus ditangani melalui kerja sama yang terarah dan berkesinambungan.
Menurutnya, keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah dituntut lebih inovatif dalam mengoptimalkan program pembangunan, sekaligus memastikan setiap intervensi benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Selain sinergi antarpemerintah, persoalan akurasi data juga menjadi perhatian penting dalam rapat tersebut.
Wakil Gubernur menekankan bahwa data kemiskinan harus akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk verifikasi dan validasi langsung di lapangan, dinilai penting agar kebijakan maupun penyaluran bantuan tidak salah sasaran.
Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada pelaksanaan kegiatan administratif, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Partisipasi Pemerintah Kota Bima dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi serta daerah lainnya.
Melalui koordinasi lintas wilayah dan perangkat daerah, diharapkan penanganan kemiskinan dapat berjalan lebih terpadu, berbasis data, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Pemerintah Kota Bima juga diharapkan terus mengoptimalkan kerja sama lintas sektor agar program pembangunan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong peningkatan kesejahteraan warga. (RED).