Wali Kota Bima Tegaskan RT/RW dan Lurah Jadi Ujung Tombak Pengentasan Kemiskinan dan Stunting -->

Iklan Atas Halaman 920x250

.

Wali Kota Bima Tegaskan RT/RW dan Lurah Jadi Ujung Tombak Pengentasan Kemiskinan dan Stunting

Rabu, 18 November 2026

Wali Kota Bima saat memberi arahan pada kegiatan diseminasi publik.

KOTA BIMA, JURNAL NTB.-
 Wali Kota Bima menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi seluruh elemen pemerintahan di tingkat kelurahan dalam menyukseskan program pembangunan daerah, khususnya penanganan kemiskinan, penurunan angka stunting, dan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).


Menurut Wali Kota, lurah, Ketua RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Babinsa, Bhabinkamtibmas, kader Posyandu, serta seluruh elemen masyarakat merupakan ujung tombak pemerintah yang berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat.


Karena itu, ia meminta Bagian Pemerintahan Kota Bima memfasilitasi pertemuan bersama seluruh lurah, RT/RW, LPM, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kader Posyandu untuk menyatukan persepsi serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program pemerintah.


“Keberhasilan program Pemerintah Kota Bima sangat tergantung pada kolaborasi dan kebersamaan bapak dan ibu semua. Sebab, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi riil di lapangan adalah bapak dan ibu,” tegasnya saat membuka diseminasi publik di kantor Kecamatan Mpunda Kota Bima, Rabu, 18 November 2026.


Ia menjelaskan, ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, mulai dari pengentasan kemiskinan, penanganan stunting hingga bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, sangat bergantung pada informasi dan keterlibatan aparatur di tingkat kelurahan.


Wali Kota juga menekankan pentingnya memperkuat empat pilar kelurahan, yakni lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat. Keempat unsur tersebut diharapkan menjadi kekuatan pemersatu dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.


“Lurah tidak mungkin bekerja sendiri. Tetapi kalau empat elemen ini bersatu dan saling mendukung, insyaallah berbagai persoalan di kelurahan bisa kita selesaikan bersama,” ujarnya.


Selain itu, ia meminta seluruh perangkat di tingkat kelurahan agar menjadi pendengar yang baik bagi masyarakat. Aspirasi dan keluhan warga harus diterima, ditindaklanjuti, serta dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut.


Ia mengingatkan agar tidak ada persoalan masyarakat yang dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.


Wali Kota juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, dan berkualitas. Seluruh aparatur diminta tidak mempersulit urusan masyarakat, terlebih jika pelayanan tersebut sebenarnya dapat diselesaikan dengan mudah.


“Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit. Saya berharap seluruh jajaran memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tidak membiarkan adanya kepentingan tertentu yang menghambat pelayanan,” tegasnya.


Sementara itu, Kabag Pemerintahan Kota Bima, Hidayaturrahman, menjelaskan bahwa kegiatan diseminasi publik tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat sinergi dan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK).


Menurutnya, LKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung aspirasi masyarakat, mendorong partisipasi warga, serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan di tingkat kelurahan.


Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun pemahaman dan koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah kelurahan dan seluruh unsur lembaga kemasyarakatan, sehingga program Pemerintah Kota Bima dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (RED).